165 Sekolah Rakyat Beroperasi di Tahun Pertama Prabowo–Gibran, Tampung 16 Ribu Anak dari Keluarga Miskin

Sumeks.co- Hingga Oktober 2025, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mencatat pembangunan dan pengoperasian 165 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah di Indonesia. 

Program sekolah berasrama gratis yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem itu telah menampung hampir 16 ribu murid.

Sekolah Rakyat (SR) merupakan program pendidikan berasrama dari jenjang SD sampai SMA bagi anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

OKU Timur: Sekolah Rakyat dibangun di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Desa Taman Mulia, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur. 

SR di Palembang dapat merujuk pada Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Sentra Budi Perkasa, Sukabangun, Kecamatan Sukarami. 

Sekolah Rakyat di Empat Lawang berada berada di Puncak Are, Jalan Poros, Kecamatan Tebing Tinggi.

BACA JUGA:BISMILLAH, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad Resmi Buka MPLS Sekolah Rakyat, Begini Pesannya

BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir Tinjau Lahan Bakal Sekolah Rakyat di Desa Mekar Sari, Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Sekolah percontohan adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta yang mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. 

Sekolah yang berlokasi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, itu menampung 200 siswa angkatan pertama yang terbagi dalam delapan kelas dan didukung 20 tenaga pendidik serta 12 wali asrama dan wali asuh.

Kepala Sekolah SRMA 17 Surakarta, Septhina Shinta Sari, mengatakan para siswa direkrut melalui basis data DTSEN dan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial.

 “Siswa itu kami ambil dari DTSEN, divalidasi dan ground checking oleh pendamping PKH bahwa mereka layak, mereka jadi siswa SR,” ujarnya.

Di sekolah rakyat, negara menanggung seluruh kebutuhan dasar siswa mulai dari pendidikan, tempat tinggal, konsumsi tiga kali sehari plus dua kali selingan, hingga layanan kesehatan harian bekerja sama dengan sentra setempat. 

Sumber: