PALEMBANG, SUMEKS.CO -Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 Antiteror (AT) Polri bergerak langsung ke lingkungan pendidikan untuk memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET).
Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Densus 88 mengumpulkan 120 kepala sekolah SMA/SMK negeri dan swasta se-Sumsel dalam kegiatan Sosialisasi dan Wawasan Kebangsaan, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Jalan Kapten A Rivai Nomor 47 Palembang, ini menjadi bagian dari upaya memperluas pencegahan paham IRET hingga ke lingkungan sekolah.
Sebanyak 120 kepala sekolah yang hadir juga didampingi para Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Dra. Poniyem, M.Pd., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sosialisasi ini, Tim Pencegahan Densus 88 tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme, tetapi juga membekali para kepala sekolah dengan pengetahuan untuk mengenali pola penyebaran paham ekstrem di kalangan pelajar.
IPDA Fachrurozi, S.H., yang menjadi narasumber, menjelaskan bahwa terorisme bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba.
BACA JUGA:125 Siswa SMAN 1 Talang Ubi Dibekali Densus 88, Waspadai Modus Rekrutmen Radikal Berkedok Sahabat
BACA JUGA:Densus 88 Bekali 100 PPPK Kemenag Sumsel, Waspadai Radikalisasi di Ruang Digital
Ada proses panjang yang dapat bermula dari sikap intoleransi, berkembang menjadi radikalisme, kemudian ekstremisme, hingga berpotensi mengarah pada tindakan terorisme.
Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini, terutama ketika anak masih berada di bangku sekolah.
Media Sosial Jadi Perhatian Densus 88
Salah satu perhatian utama dalam sosialisasi tersebut adalah perubahan pola penyebaran paham radikal yang kini semakin memanfaatkan ruang digital.
Media sosial, grup percakapan, komunitas online hingga pergaulan di internet dapat menjadi sarana penyebaran propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian.
Kondisi ini membuat lingkungan pendidikan perlu meningkatkan perhatian terhadap aktivitas digital peserta didik.