Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Ia mengatakan, pelaku usaha hiburan pada prinsipnya mendukung pembatasan musik remix dan DJ demi menjaga lingkungan masyarakat dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba.
"Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan," ujar Rindi.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H Muazni. Menurut dia, upaya mencegah peredaran narkoba harus dilakukan bersama-sama, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan di tengah masyarakat.
Ia menilai, hiburan seharusnya menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan, bukan justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun perilaku yang merugikan masyarakat.
"Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba," ungkapnya.
"Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan," tambahnya.