Pengusaha OT dan Ulama OKI Dukung Larangan Musik Remix dan DJ
KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku orkes, dan kalangan ulama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan dukungan terhadap larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka, seperti acara hajatan.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang digelar di Mapolres OKI, Senin 9 November 2026.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta SH SIK MH mengatakan, upaya menekan peredaran narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Pelaku Usaha Hiburan di OKI Sepakati Larangan Musik Remix dan DJ
BACA JUGA:Rakor Forkopimda OKI, Bahas Pelarangan Musik Remix, Narkoba hingga Isu Strategis Daerah
Keterlibatan masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
Menurut dia, pembatasan musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba.
Langkah ini diambil berdasarkan penilaian bahwa kegiatan hiburan tertentu berpotensi menjadi tempat berkumpulnya pengedar dan pengguna narkoba.
"Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba," ujarnya.
BACA JUGA:Polres Banyuasin Larang Musik Remix untuk Cegah Peredaran Narkoba dan Dampak Negatif Hiburan Malam
Kapolres menegaskan, kebijakan tersebut bukan larangan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha orgen tunggal. Pelaku usaha tetap dapat beraktivitas dengan membawakan jenis musik lainnya.
"Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai," katanya.