Jika seseorang mengatakan bahwa ijazah bukan jaminan kecerdasan, saya setuju. Tetapi jika dari sana ia menyimpulkan bahwa ijazah tidak penting, saya akan bertanya: apakah kita mau diobati dokter yang hanya mengandalkan pengalaman menonton video operasi?
Apa kita juga akan merasa aman terbang bersama pilot yang mengaku memiliki bakat alami menerbangkan pesawat, tetapi tidak pernah menjalani pendidikan dan sertifikasi penerbangan?
Mengapa?
Karena untuk pekerjaan yang menyangkut keselamatan banyak orang, kita membutuhkan kompetensi yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Lantas, mengapa ketika berbicara tentang kepemimpinan negara, yang menyangkut nasib ratusan juta manusia, kita justru begitu mudah meromantisasi gagasan bahwa pendidikan formal tidak penting?
Memang, demokrasi tidak harus mensyaratkan setiap pemimpin memiliki gelar akademik tinggi. Hak politik tidak boleh begitu saja ditentukan oleh panjangnya riwayat pendidikan.
Namun, demokrasi juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kompetensi.
Apalagi, ijazah memiliki dimensi lain yang tidak kalah penting: kejujuran dan akuntabilitas.
Ijazah yang sah bukan hanya perkara selembar kertas. Ijazah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah melalui proses belajar.
Jika keasliannya kemudian dipersoalkan, jawabannya mudah saja. Lakukan pemeriksaan fakta dan prosedur yang dapat dipercaya. Bukan dengan menggaungkan bahwa ijazah tidak penting. Sebab, pertanyaan apakah ijazah menjamin kecerdasan berbeda sama sekali dengan pertanyaan apakah seseorang benar-benar memiliki ijazah yang diklaimnya.
Mencampuradukkan keduanya justru dapat menjadi bentuk lain dari sesat logika, yakni red herring. Mengalihkan perhatian dari persoalan utama kepada persoalan lain yang terdengar relevan, tetapi sebenarnya tidak menjawab pertanyaan.
Dan kita tahu, dalam kehidupan politik, mengalihkan pertanyaan kadang jauh lebih mudah daripada menjawabnya.
Sekolah memang bukan satu-satunya tempat manusia belajar. Tetapi sekolah tetap merupakan salah satu institusi terpenting yang dibangun peradaban untuk mewariskan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan.
Ijazah bukan ukuran tunggal kecerdasan. Tetapi ijazah tetap memiliki nilai sebagai bukti pencapaian pendidikan dan, dalam konteks tertentu, pemenuhan kualifikasi. Sementara kecerdasan, kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan memimpin harus terus dibuktikan melalui tindakan.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar memiliki ijazah, tetapi juga memiliki kapasitas berpikir. Yang tidak hanya bangga pernah sekolah, tetapi terus bersedia belajar. Yang tidak merasa kehilangan wibawa ketika mendengarkan ilmuwan, ekonom, dokter, guru, atau rakyat biasa.
Sebab, bangsa yang maju bukan bangsa yang seluruh pemimpinnya bergelar doktor. Melainkan bangsa yang menempatkan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tidak membiarkan kekuasaan merasa lebih tinggi daripada kebenaran.