Tentu saja proses tersebut tidak selalu berhasil. Tetapi kegagalan sebagian produk pendidikan tidak otomatis membatalkan nilai pendidikan itu sendiri.
Dalam filsafat logika, kesalahan seperti ini dapat muncul dalam bentuk hasty generalization, yakni menarik kesimpulan terlalu luas dari contoh-contoh terbatas.
Juga dapat berubah menjadi false dichotomy, seolah-olah kita harus memilih antara ijazah dan kecerdasan, antara sekolah dan pengalaman hidup.
Masayu Indriaty Susanto--
Padahal, keduanya bukan dua hal yang saling meniadakan. Orang bisa berijazah sekaligus cerdas. Bisa pula berijazah tetapi tidak bijaksana.
Sebaliknya, seseorang bisa tidak memiliki pendidikan formal tinggi tetapi tetap berpengetahuan luas.
Persoalannya bukan memilih salah satu. Melainkan memahami fungsi masing-masing.
Ketika Negara Dipimpin dengan Logika Asal-asalan
Sekarang, mari kita membawa persoalan ini ke ruang yang lebih serius: kepemimpinan negara.
Bayangkan sebuah negara yang menganggap pendidikan tidak penting bagi pemimpinnya.
Kemampuan memahami ekonomi, hukum, administrasi publik, hubungan internasional, hingga kebijakan berbasis sains dianggap tidak terlalu relevan.
Yang penting berani bicara, populer, dan memiliki banyak pengikut. Bukankah ini resep yang cukup mengkhawatirkan?
Memimpin negara tentu berbeda dengan memimpin percakapan di warung kopi. Keputusan tentang subsidi energi, suku bunga, utang negara, kesehatan publik, atau ketahanan pangan tidak cukup diselesaikan dengan intuisi, retorika, dan keyakinan pribadi.
Ada jutaan manusia yang nasibnya dipertaruhkan. Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa kita memang perlu berhati-hati ketika menjadikan ijazah sebagai ukuran tunggal kepemimpinan.
Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, hanya memperoleh pendidikan formal yang sangat terbatas.
Menurut catatan Library of Congress, ia menjalani pendidikan sekolah sekitar satu hingga satu setengah tahun. Namun, Lincoln adalah pembaca tekun yang terus mendidik dirinya sendiri hingga menjadi pengacara dan negarawan.