“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Prabumulih atas sinergi dan kerja sama yang baik dalam pembahasan Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Arlan.
Menurutnya, seluruh masukan, catatan, dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Rp7,1 Miliar, Eks PPK Proyek BLK UPTP Prabumulih Dituntut Jaksa 3 Tahun Penjara
BACA JUGA:Astra Motor Sumsel Meriahkan Muara Enim dan Prabumulih Lewat Vario 160 Evo-Nation
“Seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Arlan menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DPRD Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria mengatakan, pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan daerah sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Menurutnya, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Proses tersebut juga menjadi sarana untuk mengevaluasi pencapaian program, efektivitas belanja, dan manfaat anggaran bagi masyarakat.
“Persetujuan bersama ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Deni.
Ia berharap setiap rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan Program Daerah Turut Dievaluasi
Dalam proses pembahasan, DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih tidak hanya menelaah laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap anggaran telah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pembahasan juga diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik.