Ia menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti usulan dukungan terhadap program Posbankum melalui pembahasan internal dan penyusunan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa penguatan sinergi bersama pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Posbankum di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Menurut Johan, Posbankum harus benar-benar hadir sebagai ruang pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Posbankum Desa/Kelurahan tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian semata, tetapi harus benar-benar berjalan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi ruang pelayanan hukum yang mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan,” tegas Johan.
Ia menambahkan program Posbankum merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.
Keberadaan Posbankum juga diharapkan mampu memperkuat penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa secara lebih efektif serta mendukung terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kemenkum Babel berharap Posbankum dapat berkembang menjadi pusat layanan hukum masyarakat yang aktif, responsif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.