Pansus I DPRD Sumsel Dorong PAD Naik, ASN Wajib Melek Data dan Digital

Selasa 21-04-2026,17:00 WIB
Reporter : Wiwik
Editor : Wiwik

PALEMBANG, SUMEKS.CO - DPRD Sumsel melalui Pansus I menegaskan komitmen mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dengan strategi modern.

''Yaitu optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi birokrasi,'' kata Juru Bicara Pansus I DPRD Sumsel Thamrin, 20 April 2026.

Begitupun dengan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dituntut semakin melek data dan digital, agar kebijakan yang lahir berbasis bukti sekaligus mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di era baru

Dalam pembahasan bersama OPD terkait pelaksanaan APBD 2025, Ketua Juru Bicara Pansus I, Thamrin, menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem retribusi dan pemanfaatan aset daerah.

BACA JUGA:DPRD Sumsel Konsultasi ke KPI Pusat: Fokus Seleksi Komisioner dan Penguatan Pengawasan Penyiaran

BACA JUGA:Tunaikan Janji, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie Kawal Aspirasi Mahasiswa hingga ke Senayan

Politisi asal Muba itu menilai, inovasi BLUD melalui metode pelatihan yang dikelola Badan Pengembangan SDM harus menjadi prioritas.

Yang pada akhirnya menjadikan kualitas sumber daya manusia meningkat sekaligus memberi dampak langsung pada pendapatan daerah.

Optimalisasi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dinilai penting agar mampu menyusun kebijakan berbasis data.

Pansus melalui juru bicara menekankan perlunya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan melalui koordinasi yang lebih baik antar biro dan sekretariat.

BACA JUGA:Demo Mahasiswa di DPRD Sumsel Diwarnai Insiden, 2 Diduga Penyusup Diamankan Polisi, Satu Kedapatan Bawa Sajam!

BACA JUGA:DPRD Sumsel Minta Gubernur Panggil Bupati Muba dan Muratara, untuk Selesaikan Masalah Konflik Batas Wilayah

Selain itu, pengembangan regulasi berbasis digital yang transparan menjadi perhatian utama.

Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan sekretariat dan lembaga terkait, khususnya dalam penyusunan regulasi dan pengawasan anggaran, juga dianggap krusial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi informasi publik dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

Kategori :