Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa tahapan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan data yang akan disampaikan.
“Pengunggahan data harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen reformasi hukum,” ujarnya.
Melalui kick-off ini, pemerintah berharap pelaksanaan IRH 2026 tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola hukum yang lebih baik di seluruh Indonesia.