Indikator kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan notaris mencapai 100 persen, atau setara dengan 101,93 persen dari target.
Sebanyak 24 laporan pengaduan yang diterima selama periode evaluasi berhasil diselesaikan seluruhnya.
Capaian tersebut mencerminkan respons cepat dan komitmen jajaran Divisi Pelayanan Hukum dalam menjaga profesionalitas dan integritas profesi notaris di Sumatera Selatan.
Rencana Aksi 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung target layanan AHU tahun 2026.
Strategi tersebut antara lain melalui diseminasi layanan secara berkala melalui publikasi, pameran, serta penguatan operasional helpdesk layanan sepanjang tahun.
Selain itu, Kanwil juga akan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan yang melibatkan seluruh Majelis Pengawas Daerah (MPD) guna memperkuat pengawasan terhadap profesi notaris.
Evaluasi kualitas pelayanan juga akan dilakukan secara rutin mulai triwulan kedua tahun ini untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Koordinasi dengan Ditjen AHU Bahas Pendirian Badan Hukum Parpol
“Kami ingin memastikan layanan administrasi hukum di Sumatera Selatan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Maju Amintas.
Melalui bimbingan teknis tersebut, tim AHU Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan dapat segera mengimplementasikan aplikasi AHU Link secara optimal di wilayah.
Penguatan layanan digital ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi berbasis legalitas usaha di daerah.