Oleh: Dela Andriyani, Mahasiswa Program Studi: Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang NIM : 24011420051
Dela Andriyani, Mahasiswa Program Studi: Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.-dok.Sumeks.co---
Dalam kehidupan bernegara, sistem politik bukan sekadar mekanisme mengatur kekuasaan, tetapi juga cerminan bagaimana martabat manusia dihargai.
Demokrasi dan otoritarianisme adalah dua sistem yang sering diperbandingkan karena perbedaan fundamental dalam memandang kebebasan warga negara.
Keduanya sama-sama bertujuan menciptakan keteraturan, namun berangkat dari asumsi dasar yang sangat berbeda: apakah manusia dipandang sebagai subjek politik yang berhak menentukan nasibnya, atau hanya sebagai objek yang harus diatur demi stabilitas kekuasaan. Saya berpendapat bahwa demokrasi tetap menjadi sistem paling ideal untuk melindungi kebebasan manusia, meskipun tidak bebas dari tantangan dan kelemahan.
Demokrasi: Kebebasan sebagai Pondasi Kekuasaan
Demokrasi berdiri di atas prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Di dalamnya, warga memiliki hak untuk memilih pemimpin, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang membuat demokrasi hidup dan relevan.
Salah satu kekuatan demokrasi terletak pada mekanisme check and balance yang menjadi rem terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah salah langkah, rakyat dapat melakukan koreksi melalui pemilu, media, jalur hukum, atau gerakan sosial.
Demokrasi menyediakan ruang untuk berubah dan memperbaiki diri secara damai. Fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap kritik inilah yang membuat demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah proses pembelajaran kolektif.
Otoritarianisme: Ketertiban Semu yang Mengorbankan Kebebasan
Berbeda dari demokrasi, otoritarianisme membangun legitimasi dengan mengedepankan narasi stabilitas, efisiensi, dan ketertiban. Pemimpin dan elit politik memiliki kewenangan besar untuk membuat keputusan cepat tanpa banyak perdebatan. Namun, sering kali stabilitas itu dibangun dengan mengorbankan kebebasan warga negara.
Dalam sistem otoriter, berbagai bentuk pembatasan kebebasan muncul: sensor media, pembatasan organisasi masyarakat, pelarangan aksi protes, hingga kriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Pengawasan berbasis teknologi membuat ruang pribadi warga semakin sempit.
Ketika suara kritis dipaksa diam, potensi penyelewengan dan pelanggaran HAM meningkat sering kali tidak terlihat dan sengaja disembunyikan. Masyarakat memang tampak tertib, tetapi tertib dalam ketakutan, bukan dalam kesadaran dan partisipasi.
Tantangan Masa Kini: Erosi Kebebasan di Era Digital