Oleh: Alexsa, Mata Kuliah: Perbandingan Sistem Politik, Program Studi: Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. alexsaa889@gmail.com
Oleh: Alexsa, Mata Kuliah: Perbandingan Sistem Politik, Program Studi: Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembangalexsaa889@gmail.com-dok.Sumeks.co-
Di era digital, informasi tidak lagi sekedar kebutuhan, ia telah menjadi medan perebutan pengaruh. Media massa baik televisi, portal berita, maupun media sosial memegang peran penting dalam membentuk cara kita memahami dunia.
Ketika sebuah isu muncul, jarang sekali kita melihatnya secara langsung, kita mengenalnya dari cara media menyajikan cerita. Di titik inilah politik masuk dan mulai memainkan perannya.
Media tidak pernah benar-benar berdiri di ruang hampa. Ia selalu terhubung dengan kepentingan: kepentingan pemilik, kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan politik.
Akibatnya, publik bukan hanya menerima informasi, tetapi juga menerima cara pandang yang ingin dibentuk. Inilah yang disebut sebagai “narasi”. Dan dalam politik, narasi adalah senjata.
Fenomena ini terlihat jelas pada masa pemilu.
Kandidat yang jarang muncul di media seolah tidak ada. Sebaliknya, kandidat yang sering diberitakan terasa lebih “layak” dan lebih “populer”, meskipun kualitasnya belum tentu paling unggul.
Narasi publik terbentuk bukan karena publik berkumpul untuk mendiskusikan isu, tetapi karena media menentukan apa yang tampil di layar, apa yang ditonjolkan, dan apa yang disembunyikan.
Media sosial memperkuat fenomena ini. Di satu sisi, ia menawarkan kebebasan: siapa pun bisa berbicara, membantah dan membuat opininya sendiri.
Namun disisi lain, algoritma menciptakan gelembung informasi. Kita hanya melihat hal-hal yang ingin kita lihat, bukan yang perlu kita ketahui. Tanpa sadar, kita dikendalikan oleh pola tayang yang ditetapkan mesin, bukan oleh kesadaran kritis kita sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan lagi "apa yang terjadi?", tetapi "siapa yang memiliki kuasa untuk menceritakan apa yang terjadi?".
Politisi, partai, tim kampanye, pemilik media, influencer, bahkan warganet dengan akun besar semuanya bisa menjadi aktor yang mengarahkan opini publik.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dituntut untuk tidak sekedar menjadi penerima informasi, tetapi pembaca kritis yang mampu memilah mana informasi, mana propaganda.
Media memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Namun publik tidak harus menjadi penonton pasif. Dalam derasnya arus informasi, kemampuan untuk membaca, membandingkan sumber dan berpikir kritis menjadi benteng utama agar kita tidak mudah terseret arus narasi yang diproduksi oleh pihak yang berkepentingan.
Jika media bisa membentuk opini publik, maka publik yang cerdas dapat mengimbangi dengan membentuk kesadaran kolektif yang lebih sehat.
Pada akhirnya, kendali atas narasi publik bukan hanya milik media dan politisi. Kendali itu juga berada di tangan kita sebagai pembaca yang menentukan informasi mana yang kita percayai, bagikan dan jadikan acuan dalam kehidupan berdemokrasi.
Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup kritis untuk benar-benar memegang kendali tersebut?