“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram," ujarnya.
Dimanan untuk Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan.
BACA JUGA:Haornas, Pemkab OKI Beri Penghargaan Pelatih dan Atlet Berprestasi
BACA JUGA:Korban Kasus MBG di Pedamaran OKI Capai 80 Pelajar, Pemkab OKI Lakukan Evaluasi
Muchendi juga menyoroti persoalan antrean panjang BBM bersubsidi, terutama solar dan pertalite, di 13 SPBU OKI. Kondisi itu menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu sektor produktif.
“Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi dan memperbaiki tata distribusi di daerah produktif seperti OKI.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Bupati OKI.
BACA JUGA:Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Pemkab OKI Gelar Panjat Pinang, Perebutkan Hadiah Jutaan Rupiah
BACA JUGA:Hari Merdeka, Pemkab OKI Buka Akses Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan Lapas Kayuagung
Ia menilai kebutuhan SPBN baru dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.
"Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal," ujar Bambang.
Sambungnya, pihaknya siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.
BACA JUGA:Pemkab OKI Gelar Perahu Bidar HUT Ke-80 RI, Start di Kelurahan Jua Jua
BACA JUGA:Sambut HUT RI Ke-80 Pemkab OKI Gelar Berbagai Lomba di GOR Biduk Kajang Kayuagung