Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa kehadiran Kemenkum Babel dalam setiap forum legislasi daerah merupakan bentuk pengawalan agar setiap draf peraturan daerah memenuhi prinsip harmonisasi, kejelasan rumusan, dan kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan.
“Kualitas regulasi ditentukan oleh prosesnya. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyusun Raperda dengan pendekatan berbasis data, analisis, dan partisipasi publik,” tambahnya.
Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam harmonisasi dan pembinaan hukum daerah, guna memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan perannya sebagai mitra strategis DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum daerah yang baik, transparan, dan berkeadilan.