Ia menambahkan bahwa pengharmonisasian ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat lokal.
“Kita ingin setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses harmonisasi dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.
Hadir dari Kanwil Kemenkum Babel antara lain: Ketua Tim Kerja Muhammad Iqbal, JFT Perancang Ahli Madya, JFT Perancang Ahli Muda, JFT Perancang Ahli Pertama, CPNS Perancang Ahli Pertama, serta mahasiswi magang dari Universitas Bangka Belitung.
Dari Pemerintah Kota Pangkalpinang hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Akhmad Subekti, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta perwakilan dari Bapperida.