“Sinergi antara dunia akademik, Ombudsman, dan Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut demi memperkuat komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peran penting kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan pelayanan publik yang adil dan efektif.
Sebagai calon praktisi hukum dan agen perubahan, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, serta integritas dalam tata kelola pemerintahan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.