"Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat," kata Prabowo.
Jawaban tersebut sempat menimbulkan spekulasi publik, bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi serius terkait program unggulan yang digadang-gadang menjadi warisan kepemimpinan Prabowo.
Namun, tak lama berselang reporter CNN Indonesia itu dipanggil oleh pihak Biro Pers Istana.
Menurut sejumlah narasumber, Biro Pers menyatakan keberatan atas pertanyaan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan konteks agenda Presiden.
Lebih mengejutkan, kartu liputan istana milik reporter itu pun langsung dicabut.
Hal tersebut diperkuat dengan beredarnya pesan beranta foto tangkapan layar, curhatan Id Cardnya telah dicabut hingga keluar dari grup Whatsapp Istana Negara.
Sebagai informasi, kartu liputan istana adalah identitas resmi yang hanya diberikan kepada wartawan terpilih dengan kriteria ketat.
Kartu ini menjadi syarat mutlak bagi jurnalis untuk bisa meliput kegiatan Presiden dan aktivitas di lingkungan Istana Negara.
Pencabutan kartu berarti wartawan yang bersangkutan tidak lagi dapat masuk ke area istana, sekaligus kehilangan akses langsung pada agenda presiden.
Langkah ini memicu perbincangan hangat di kalangan wartawan dan pegiat kebebasan pers.
Beberapa menilai tindakan pencabutan kartu liputan bisa dianggap berlebihan, sebab pertanyaan yang diajukan wartawan masih berkaitan dengan isu publik yang relevan.
Sementara sebagian lain menyebut, keputusan tersebut sebagai bentuk disiplin internal yang bertujuan menjaga keteraturan jalannya agenda kepresidenan.
Hingga kini, pihak CNN Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait pencabutan kartu liputan istana wartawannya.
Sementara itu, Biro Pers Istana juga belum menjawab permintaan klarifikasi media mengenai dasar pencabutan tersebut.
Insiden ini, diprediksi bakal memicu diskusi lebih luas tentang hubungan pemerintah dengan media, serta batasan jurnalis dalam mengajukan pertanyaan kepada Presiden di ruang publik.
Polemik MBG yang menjadi akar pertanyaan pun kian mendapat sorotan, bukan hanya soal kualitas implementasinya, tetapi juga bagaimana pemerintah merespons kritik dan pertanyaan publik melalui media.