Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini murni berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan, termasuk dukungan analisis transaksi keuangan dari PPATK.
Kasus ini menambah daftar panjang OTT di sektor ketenagakerjaan, setelah sebelumnya KPK mengusut pungutan terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Ketua KPK berharap, penegakan hukum ini bisa menjadi efek jera dan peringatan keras bagi kementerian lain agar memperbaiki sistem pelayanan publik.
Kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menekan pekerja dan buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dengan penetapan 11 tersangka, termasuk pejabat setingkat wakil menteri, OTT ini menjadi salah satu momentum penting dalam perang melawan korupsi.
Publik kini menunggu langkah lanjut KPK, termasuk kemungkinan penelusuran lebih jauh terhadap pejabat lain yang disebut-sebut menikmati aliran dana haram tersebut.