BACA JUGA:Komitmen Kanwil Kemenkum Babel Percepat Legalitas Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
Selain itu, penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink, juga menjadi solusi untuk mendukung koordinasi dan proses administrasi.
Ini akan memudahkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan hukum dan mengesahkan koperasi mereka secara lebih efisien.
Widodo menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam melaksanakan program ini. Dalam rangka mempercepat pembentukan koperasi berbadan hukum, Dirjen AHU telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya.
Selain itu, notaris pusat, wilayah, dan daerah juga telah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan dukungan administratif serta memastikan koperasi di daerah tersebut segera mendapatkan pengesahan.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Serahkan Sertifikat Hak Cipta 'Sekuntum Melati' ke Anggota DPR RI
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Harmonisasi Empat Rancangan Produk Hukum Daerah Pangkal Pinang
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Widodo optimis Papua Barat Daya dapat menjadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di wilayah Indonesia Timur.
Sementara itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sudah lebih maju.
Berdasarkan laporan dari Plt Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, sebanyak 393 koperasi di daerah tersebut telah berhasil berbadan hukum per 25 Juni 2025.
Ini menjadi contoh sukses yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lainnya untuk mengikuti jejak tersebut dan meningkatkan jumlah koperasi berbadan hukum di Indonesia.
BACA JUGA:Menuju Sistem Peradilan Modern, Kanwil Kemenkum Babel Antusias Ikuti Sosialisasi RUU KUHAP
BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Sosialisasi Virtual E-Harmonisasi untuk Permohonan Raperda Daerah
Dengan berbagai langkah strategis yang tengah diimplementasikan, baik dari segi pembentukan posko notaris sementara, pemanfaatan teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimis bahwa program Koperasi Desa Merah Putih akan terus mengalami percepatan dan akan mencapai target yang telah ditetapkan.
Widodo menegaskan bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, Papua Barat Daya dapat menjadi pelopor dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di Indonesia Timur, sehingga dapat membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.