Program ini juga sejalan dengan peluncuran layanan digital Portal Informasi Bantuan Hukum, yang mengintegrasikan Ruang Paralegal, Posbankum, Peacemaker Justice Award, Literasi Hukum, dan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).
BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Sosialisasi Virtual E-Harmonisasi untuk Permohonan Raperda Daerah
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Bangka Selatan
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung, Harun Sulianto, menyampaikan komitmen daerahnya dalam mendukung inisiatif nasional ini.
Bangka Belitung sendiri telah melatih ratusan peserta dan membentuk lebih dari 100 Posbankum di desa dan kelurahan.
“Sebanyak 105 Posbankum telah berdiri di Bangka Belitung dengan dukungan 10 organisasi bantuan hukum terakreditasi. Kami juga mengikutsertakan kepala desa dalam pelatihan Peacemaker untuk memperkuat penyelesaian sengketa di tingkat desa,” jelas Harun.
Dengan tambahan 1.794 Posbankum baru dari pelibatan Muslimat NU, jumlah total Posbankum di Indonesia kini mencapai 6.802.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Harmonisasi 4 Ranperkada dari Pemkab Bangka Tengah
Ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerataan keadilan hukum di Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti NU menjadi contoh konkret pelibatan komunitas dalam upaya penyelesaian masalah hukum yang inklusif dan berkelanjutan.