Untuk itu, pihaknya menuntut petugas pengawasan Ketenagakerjan dan PPNS Ketenagakerjan di bawah Disnakertrans Sumsel untuk bekerja sesuai tupoksi.
"Kami meminta dalam hal ini Polda Sumsel membentuk Desk Ketenagakerjan menggantikan Dinas Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh," tegas Ramli dalam orasinya.
BACA JUGA:May Day di Palembang, Ribuan Buruh Sampaikan 14 Tuntutan, Salah Satunya Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja
Gubernur Sumsel Herman Deru dalam kesempatan itu meminta waktu paling lambat satu pekan untuk meneken SK yang 6 dari 9 sektoral buruh atau pekerja yang mengatur soal upah minimum sektoral Provinsi Sumsel.
Selama aksi, Polda Sumsel menerjunkan 983 personel untuk pengamanan dan pengawalan terhadap ribuan buruh.
Buruh melakukan long march dari Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang menuju ke Halaman Gedungg DPRD Sumsel.
Sebelumnya juga dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Polda Sumsel menyalurkan 1.000 paket sembako kepada 10 organisasi Buruh yang ada di Sumsel.
BACA JUGA:May Day 2023 di Palembang, Perjuangkan Tuntutan Buruh yang Tak Berujung?
DPD KSPSI Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumsel atas kepeduliannya terhadap pekerja dan buruh di wilayah tersebut.
Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Sumsel, Cecep Wahyudin, SP., menyatakan bahwa perhatian yang diberikan oleh Kapolda Sumsel beserta jajaran merupakan suatu kebanggaan bagi para pekerja dan buruh.
"Terima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan yang telah memberikan kepedulian terhadap pekerja dan buruh di Sumsel. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami," ujarnya.(*)