Sinergitas antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan hukum yang adil dan merata.
BACA JUGA:Perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kemenkum Sumsel Hadirkan Layanan MIPC di Mall Palembang
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Finalisasi Raperwali Lubuklinggau untuk Dukung Pembangunan Daerah
Dukungan dari Forkopimda dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan berbagai jenis kejahatan lainnya, yang dapat merusak tatanan sosial dan keamanan di masyarakat.
Selain itu, sinergitas yang terjalin antara lembaga-lembaga penegak hukum juga membuka peluang untuk berbagi informasi dan pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan di bidang penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi permasalahan narkotika yang masih menjadi isu besar di wilayah Sumatera Selatan.
Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama juga memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkotika.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara Lapas dan Kejaksaan, diharapkan dapat mempercepat penanganan perkara narkotika, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika.
BACA JUGA:Pelantikan 49 Notaris Baru, Kakanwil Kemenkum Sumsel Tekankan Integritas dan Profesionalisme
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rakor Penting untuk Penguatan Profesi Notaris dan Pengawasan Etika
Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti juga memiliki peran strategis dalam rehabilitasi narapidana narkotika, sehingga kerjasama dengan Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan menyeluruh.
Dengan adanya komitmen bersama dalam pemberantasan narkotika, diharapkan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan dapat ditekan, dan generasi muda dapat terlindungi dari ancaman bahaya narkotika.