Terhadap beberapa perusahaan yang berasal dari Lampung Tengah ini nanti juga akan ditelusuri KPK.
BACA JUGA:CATAT, Ini 9 Proyek Pokir ‘Dimakan’ Anggota DPRD OKU, Ada Jalan Poros Desa dan Jembatan Milik Rakyat
BACA JUGA:ALAMAK, DPRD OKU Minta Jatah 20 Persen Proyek Pokir Rp96 Miliar, Kadis PUPR Kutip 2 Persen
“Kami akan lakukan pemanggilan secepatnya untuk bisa mengungkap berapa yang mereka dapatkan dengan
pinjam nama atau pinjam bendera ini,” sebutnya.
Kemudian proyek yang 9 lantas kelanjutannya akan seperti apa?
“Mestinya nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeritah daerah kalau memang harus status quo makan akan kita status quo-kan,” kata Setyo.
Tapi kalau harus dilanjutkan untuk kepentingan orang banyak harus dilanjutkan.
BACA JUGA:ALAMAK, DPRD OKU Minta Jatah 20 Persen Proyek Pokir Rp96 Miliar, Kadis PUPR Kutip 2 Persen
BACA JUGA:CATAT, Ini 9 Proyek Pokir ‘Dimakan’ Anggota DPRD OKU, Ada Jalan Poros Desa dan Jembatan Milik Rakyat
“Manfaatnya dari 9 proyek ini ‘kan ada untuk jalan, ada untuk jembatan dan itu saya yakin kepentingan sudah dipikirkan untuk masyarakat,” ujarnya.
Dan, kalau hanya untuk renovasi rumah pejabat, kata Setyo Budiyanto, itu bisa dikesampingkan sampai menunggu proses perkaranya selesai.
Rupanya sejak Januari 2025 KPK sudah ‘intai’ anggota DPRD kabupaten OKU ‘main mata’ sama Kadinas PUPR OKU yang meminta jatah proyek Pokir.
Apa itu Pokir? Pokir adalah proyek aspirasi anggota DPRD OKU berupa ‘pokok pikiran’ (Pokir), berupa jatah anggaran pembangunan yang bisa diarahkan wakil rakyat.
“Jadi pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU TA 2025, agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda,” jelas Setyo Budiyanto, Ketua KPK, didampingi Tessa Mahardhika S, juru bicara KPK dan Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK di gedung merah putih, 16 Maret 2025.
Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti tahun sebelumnya.