SUMEKS.CO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Harun Sulianto, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Rahmat Feri Pontoh, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk mendalami dan memperkuat Analisis serta Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Daerah (Perda).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menjelaskan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi hukum, khususnya terhadap peraturan daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, namun juga akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota.
Menurutnya, ke depan, Pemda diharapkan dapat melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang ada dengan pendekatan yang lebih spesifik.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Serahkan Sertifikat Hak Cipta kepada Mahasiswa Universitas Pertiba
Arfan menambahkan bahwa untuk mendukung optimalisasi analisis dan evaluasi hukum, telah hadir aplikasi Evadata.
Aplikasi ini merupakan platform digital yang dirancang untuk membantu menelaah peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan enam dimensi yang telah ditentukan.
“Aplikasi Evadata ini hadir untuk membantu menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan 6 dimensi yang ada," ungkap Arfan.
Adapun enam dimensi yang menjadi dasar dalam analisis dan evaluasi ini antara lain adalah Dimensi Pancasila, Ketepatan jenis Peraturan Undang-Undang (PUU), Dis-harmonisasi peraturan, Kejelasan rumusan, Kesesuaian asas bidang hukum yang bersangkutan, dan Efektivitas PUU.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Dukung Pagelaran Budaya 'Titang Tue Doa Sekampung' di Desa Bintet
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Lantik Tiga Pejabat PPNS, Perkuat Penegakan Hukum di Bangka Belitung
Dimensi-dimensi ini dirancang untuk memastikan peraturan yang ada dapat berjalan secara efektif, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala BPHN, Min Usihen, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, permasalahan yang sering dihadapi adalah peraturan yang tidak berfungsi secara efektif, tidak memberikan manfaat yang maksimal, dan tidak memberikan kepastian hukum.