Selanjutnya, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, memaparkan mengenai kegiatan analisa dan evaluasi hukum yang dilakukan di wilayah.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Perkuat Strategi Media Sosial Demi Citra Positif
Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, memberikan penjelasan mengenai layanan literasi hukum pada Kantor Wilayah dan pembinaan JDIHN di daerah.
Terakhir, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, membahas tentang peralihan kegiatan fasilitasi naskah akademik dan propemperda.
Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan kinerja dalam program pembinaan hukum.
“Kami terus berupaya untuk menyukseskan program-program pembinaan hukum, seperti pembentukan Posbankum, pendaftaran PJA, pelatihan Paralegal Serentak, serta rencana program analisa dan evaluasi hukum di daerah,” ungkap Harun Sulianto.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Lantik 5 Pejabat Non Manajerial, Tekankan Integritas dan Inovasi
Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap program-program pembinaan hukum nasional, Harun menegaskan bahwa Kemenkumham Babel akan terus menggerakkan seluruh jajaran untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BPHN.
Menurutnya, kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan tercipta melalui berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal.
Selain Kakanwil Harun Sulianto, hadir secara virtual dalam kegiatan ini juga sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A.
Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhammad Bang Bang, serta sejumlah tenaga ahli penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan lainnya.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2025
Rakernis BPHN ini menjadi salah satu forum penting untuk membahas perkembangan dan tantangan pembinaan hukum di Indonesia.