LPKS dapat dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta. LPKS melaksanakan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak. LPKS diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.