Diantaranya, Penjabat (Pj.) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, yang mengawasi pelaksanaan Pilkada di LPP Pangkalpinang, serta Pj. Bupati Bangka, M. Haris, yang hadir di TPS Lapas Sungailiat.
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Remisi dan Pembebasan Bersyarat
BACA JUGA:Imigrasi Kemenkumham Babel Terbitkan 14.646 Paspor Hingga Oktober 2024
Kehadiran pejabat ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan transparansi dan integritas proses pemilihan, bahkan di tempat-tempat yang memiliki karakteristik khusus seperti Lapas dan Rutan.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terlibat dalam pengawasan Pilkada di beberapa TPS khusus, termasuk di Lapas Narkotika Pangkalpinang dan Lapas Perempuan Pangkalpinang.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, jujur, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.
Kunrat menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada di Lapas dan Rutan di Babel berjalan dengan baik dan tanpa masalah berarti.
BACA JUGA:Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Upacara Bendera
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta pihak TNI dan Polri yang telah memberikan dukungan penuh dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada, khususnya di TPS Lapas dan Rutan.
"Apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Lapas dan Rutan ini berjalan dengan sukses," ujar Kunrat.
Partisipasi warga binaan dalam Pilkada serentak 2024 ini mencerminkan kepedulian negara terhadap hak politik mereka, meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman.
Dengan memberikan akses kepada warga binaan untuk menyalurkan hak pilihnya, negara memastikan bahwa mereka tetap memiliki kesempatan untuk berperan dalam memilih pemimpin daerah yang mereka anggap mampu membawa perubahan.
BACA JUGA:Cegah Penyakit Menular di Lapas, Kemenkumham Babel Gandeng Dinas Kesehatan
BACA JUGA:SKD CPNS Kemenkumham Babel 2024 Dimulai Hari Ini, Ini Kata Kakanwil Harun Sulianto
Penyelenggaraan Pilkada di Lapas dan Rutan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih, tanpa membedakan status seseorang sebagai warga negara.