"Ya intinya kalau mereka masih mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya akan lebih berat," ujarnya.
BACA JUGA: Marak Judi Online, Propam Polrestabes Palembang Rutin Cek Hp Milik Anggota hingga Tes Urine
Sebelumnya, Danpuspom TNI menyatakan bahwa sebanyak 4.000 prajurit TNI telah diberikan sanksi karena terlibat judi online.
Pernyataan ini merespons data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa 97.000 personel TNI/Polri terlibat judi online.
Menurut Danpuspom, berdasarkan data yang dimiliki TNI, jumlah prajurit TNI yang terlibat judi online tidak sebanyak itu, melainkan 4.000 personel.
"Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI tadi, dan itu sudah dilaksanakan oleh anggota TNI yang datanya ada yang melakukan kegiatan judi online," kata Danpuspom di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
BACA JUGA:Klarifikasi Terbaru Deny Cagur, Soal Dugaan Video Promosi Situs Judi Online, Ternyata..
BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Ajak Pemuda Manfaatkan Teknologi Digital dan Jauhi Judi Online
Danpuspom menjelaskan bahwa sanksi yang diterima oleh prajurit TNI bervariasi. "Jadi sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat dan juga ada yang dipidanakan ya," ungkapnya.
Untuk diketahui, Judi online atau judol saat ini sangat memprihatinkan. Judol sudah masuk kepada tahap bencana nasional.
Yakni ada sebanyak 8,8 juta rakyat Indonesia menjadi korban dan pelaku judol.
“Jadi saya anggap judol membahayakan. Saya simpulkan bahwa judol masuk dalam kategori bencana nasional,” ungkap Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jumat 15 November 2024.
Dijelaskan Cak Imin, dari 8,8 juta rakyat Indonesia terlibat judol, 80 persen di antaranya merupakan masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Dan di judol ini ada banyak uang triliunan dari rakyat Indonesia masuk ke luar negeri.