Selain mendukung ketahanan pangan, Pj Bupati Muara Enim juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan secara aman dan kondusif.
Henky menyambut baik arahan ini dan menekankan bahwa Kabupaten Muara Enim siap menciptakan suasana yang harmonis selama proses Pilkada.
"Kami akan memperkuat sinergi dengan Forkopimda serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat," lanjut Henky.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memberikan arahan penutup pada Rakornas, juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
BACA JUGA:PWI Muara Enim Gelar Pelatihan Jurnalistik dan UU Pers untuk Perangkat Desa
BACA JUGA:Diduga Lalai Saat Bongkar Muat BBM, Truk Solar Ilegal Meledak di Muara Enim, 1 Tewas dan 1 Luka
Menurut Gibran, kepercayaan publik adalah fondasi yang harus dibangun bersama untuk mewujudkan stabilitas politik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah seperti Muara Enim.
Pj Bupati Henky Putrawan optimis bahwa Program Asta Cita dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Dengan delapan misi besar yang mencakup sektor strategis seperti ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Henky meyakini bahwa program ini mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia secara signifikan.
"Kita tidak hanya berbicara tentang program jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya percaya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa mencapai visi besar tersebut," tegas Henky.
BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Luncurkan Program Sigermas untuk Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan program kerja dengan arah pembangunan nasional.