BACA JUGA:Waduh, Natalius Pigai Sebut Ponpes Al Zaytun Jadi Tempat Cuci Otak Kelompok Radikal
Menurut Pigai, anggaran yang besar diperlukan untuk memperkuat institusi HAM di tanah air, walaupun banyak yang mempertanyakan kejelasan alokasinya.
2. Program Rp100 juta per desa.
Pigai mencetuskan ide pemberian anggaran Rp100 juta untuk setiap desa di seluruh Indonesia guna mendukung program peduli HAM.
Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, ia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut dapat mencapai Rp8,03 triliun.
--
Namun, Yasonna Laoly, anggota DPR dari Komisi XIII, merespons dengan skeptis. Laoly mengingatkan bahwa dana desa kerap kali menjadi sumber masalah, termasuk korupsi, sehingga ia meragukan efektivitas program tersebut.
Menurutnya, perlu ada pengawasan ketat agar dana peduli HAM ini tidak bernasib serupa.
3. Rencana penambahan 2.544 pegawai baru.
Kementerian HAM saat ini memiliki 188 pegawai, dan Pigai merasa jumlah ini tidak mencukupi untuk menjalankan tugas kementeriannya.
Ia mengajukan permintaan penambahan hingga 2.544 pegawai baru untuk melengkapi struktur organisasi.
Pigai menyampaikan bahwa penambahan staf ini akan membutuhkan anggaran tambahan yang cukup besar, mencapai Rp1,2 triliun.
Pernyataan ini memicu pertanyaan dari publik mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di kementeriannya, terutama mengingat kementerian tersebut masih tergolong baru.
4. Ambisius bangun universitas HAM
Pigai juga merencanakan pembangunan Universitas HAM yang bertaraf internasional, lengkap dengan pusat studi, laboratorium HAM, dan bahkan rumah sakit HAM.
Proyek ambisius ini ia klaim akan menjadikan Indonesia sebagai pusat kajian HAM dunia.