Pigai menyebut bahwa universitas ini akan dipimpin oleh putra Indonesia yang kompeten di bidang HAM dan akan menjadi ikon HAM global.
Rencana ini, yang dinilai memerlukan dana besar hingga Rp20 triliun, menjadi topik hangat di tengah berbagai isu nasional yang lebih mendesak.
5. Tidak punya program 100 hari kerja
Pigai secara terang-terangan mengakui bahwa ia tidak memiliki program kerja 100 hari seperti kebanyakan pejabat baru lainnya.
Ia menyatakan bahwa kementeriannya akan fokus pada rencana jangka panjang selama lima tahun ke depan.
Menurut Pigai, jika program kerja dibatasi dalam 100 hari, maka kementerian bisa kehilangan fokus setelahnya.
Sikap ini memunculkan spekulasi publik mengenai kesiapan Pigai dalam menjalankan tugas-tugas awal kementerian dan langkah konkret yang akan ia lakukan dalam waktu dekat.