PALEMBANG, SUMEKS.CO – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan intensif menggalakkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan peran aktif berbagai organisasi masyarakat dan pemuda dalam mengawal jalannya pemilu.
Salah satu bentuk upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar di Daira Hotel, Palembang, pada Jumat malam, 6 September 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, S.Pd., menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga Bawaslu dalam menghadapi Pilkada.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Paparkan Capaian Kinerja dalam Rakor Teknis DJKI di Bali
Menurutnya, potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi harus dapat dicegah, terutama yang berasal dari internal lembaga pengawas itu sendiri.
"Kita harus memastikan bahwa seluruh anggota Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan responsif terhadap setiap aduan yang masuk. Masalah yang timbul dari penyelenggara pemilu tidak boleh dibiarkan terjadi. Jika ada calon kepala daerah yang melapor namun tidak ditanggapi dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi memicu konflik," tegas Kurniawan.
Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Kurniawan, S.Pd.--
Kurniawan juga menyoroti peran penting pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.
Oleh karena itu, Bawaslu Sumatera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan pemuda, untuk berperan aktif dalam mengawasi proses Pilkada.
BACA JUGA:Live, Pembukaan Pegadaian Liga 2, Sriwijaya FC v Dejan FC dan Persibo Lawan Gresik United
BACA JUGA:Vivo V25 Pro Mengusung Desain Ergonomis dan Elegan Dibalut Kecerahan Tinggi 1300 Nits
Melalui sinergi antara Bawaslu dan masyarakat, diharapkan potensi kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu dapat diminimalisir.
Salah satu topik penting yang dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).