Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, juga menjelaskan mengenai kesiapan pihaknya dalam menghadapi lonjakan arus kedatangan WNA.
BACA JUGA:BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pemkab OKI Canangkan Program Desa Cantik
BACA JUGA:Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru OPPO A18 September 2024, Simak Disini!
Pramella menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 60 autogate di terminal kedatangan dan 24 autogate di terminal keberangkatan untuk mempercepat proses pemeriksaan imigrasi.
Selain itu, untuk memfasilitasi delegasi KTT IAF, pihaknya menyediakan dua konter khusus dengan masing-masing empat petugas, serta enam mobile unit yang disiapkan di terminal VIP bandara.
"Jumlah autogate yang kami sediakan di terminal kedatangan dan keberangkatan diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan, mengingat padatnya arus kedatangan WNA di Bali. Sementara itu, untuk delegasi KTT IAF, kami juga menyiapkan layanan khusus agar mereka dapat melalui proses pemeriksaan dengan cepat dan nyaman," jelas Pramella.
Dalam peninjauan tersebut, Menkumham bersama rombongan juga menyempatkan diri untuk mengecek langsung sarana dan prasarana yang ada di bandara, termasuk kesiapan konter pelayanan, autogate, serta konter khusus yang disediakan untuk para delegasi KTT IAF 2024.
BACA JUGA:Realme X50 Pro Player Usung Layar Super AMOLED yang Luas dengan Desain Modern Berkat Bezel Tipis
Menkumham ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia dapat beroperasi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan maupun delegasi internasional yang datang ke Bali.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan KTT IAF 2024, serta memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata internasional yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan dari seluruh dunia.
Dengan adanya peninjauan langsung dari Menkumham, diharapkan pelayanan imigrasi di Bandara Ngurah Rai dapat terus ditingkatkan, tidak hanya selama pelaksanaan KTT, tetapi juga dalam jangka panjang sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.