Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika perbedaan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka solusi hukum menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.
BACA JUGA:PT Bukit Asam Tbk Gelar Pelatihan Operator dan Mekanik untuk Masyarakat Lawang Kidul
BACA JUGA:Universitas Bina Darma Kiat Memberikan Fasilitas yang Terbaik
"Oleh karena itu, perbedaan data dan pendapat itu hal yang wajar," ujar A Damenta. "Namun, apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan berlanjut di ranah hukum."
Ia menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi menekankan bahwa proses hukum tersebut tidak boleh merusak hubungan sosial yang ada.
"Kita adalah negara hukum, tapi ranah hukum itu tidak boleh memutus yang namanya sosial. Ini kan warga dan saudara kita semua. Jadi, hukum itu biarlah memutus perselisihan dan perbedaan data di antara kita. Kalau sudah ada putusan hukum, maka harus kita taati," tutup A Damenta.
Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Wali Kota tersebut, para pedagang berharap bahwa pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi mereka, terutama dalam hal biaya sewa kios yang dirasa masih memberatkan.
BACA JUGA:Seorang Pria Tewas Ditembak di Dalam Ruko Kosong di Kawasan Kalidoni Palembang
Mereka juga meminta agar revitalisasi yang dilakukan tidak mengesampingkan kepentingan para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di Pasar 16 Ilir.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan para pedagang terhadap proses revitalisasi yang dianggap belum sepenuhnya memperhatikan kondisi mereka.
Namun, dengan adanya komitmen yang disampaikan oleh Pj Wali Kota A Damenta, diharapkan ada solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik itu pemerintah, pedagang, maupun masyarakat yang menggunakan Pasar 16 Ilir sebagai pusat kegiatan ekonomi sehari-hari.
Revitalisasi Pasar 16 Ilir ini menjadi salah satu proyek penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas pasar sekaligus menjaga kelangsungan ekonomi lokal.
BACA JUGA:Jangan Tertipu, Ini 14 Situs Resmi Tempat Beli E-Meterai CPNS 2024
Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan A Damenta berupaya untuk memastikan bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik tanpa menelantarkan para pedagang yang selama ini menjadi bagian integral dari ekonomi kota.