Diungkapkan Thohir pihaknya telah melaksanakan sinergitas dengan baik, serta telah melakukan penetapan status siaga dan pembentukan posko karhutla.
BACA JUGA:Letkol Inf Yontri Bhakti Ajak Perusahaan Agar Saling Bantu Cegah Karhutla di Kabupaten OKI
BACA JUGA:INFO BMKG, Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla di Sumatra dan Kalimantan
"Sebagian puncak kemarau terjadi di bulan Agustus. Hingga saat ini 722 hotspot sudah terdeteksi, sebagian besar di wilayah lahan gambut dan sebagian di lahan kering. Adapun potensi kerawanan karhutla yaitu di wilayah OKI, OI, Muba, Banyuasin, Muratara (masuk skala merah). Sedangkan untuk personil satgas prov Sumsel sebanyak 9664,” bebernya.
Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmad Wibowo menyampaikan Sumsel merupakan penyumbang CO2 nomor 2 di Indonesia setelah Kalimantan Tengah, dimana kabupaten OKI merupakan penyumbang tertinggi karhutla di Sumsel.
Oleh sebab itu langkah yang perlu diantisipasi dalam mencegah karhutla adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rachmad mengatakan saat ini Polda Sumsel telah melakukan pembuatan embung sebanyak 226 embung, melaksanakan konsolidasi ke berbagai pihak terkait, dan memberikan bantuan sosial berupa air bersih bagi masyarakat.
"Untuk itu kami menyampaikan rekomendasi dalam pencegahan karhutla yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar meninggalkan budaya membuka lahan tanpa membakar, pengelolaan lahan tidur, membangun infrastruktur jalan untuk mitigasi karhutla, dan peningkatan patroli untuk mencegah karhutlah", terangnya.
BACA JUGA:Polsek Jejawi Mulai Patroli Antisipasi Karhutla di Sejumlah Titik
Adapun Arief dari BNPB menjelaskan bahwa bencana di Indonesia cukup banyak, tercatat sampai tanggal 23 Juli ini ada 1072 bencana. Sebab itu, guna mencegah terjadinya karhutla ada pembelajaran strategi karhutla tahun 2023 untuk tahun 2024, diantaranya dengan melakukan pendampingan melekat, mengadakan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda, pemberian dsp dan bantuan logistik pemadaman darat kepada satgas gabungan karhutla di daerah, operasi udara dengan deploy helikopter patroli dan water bombing serta pelaksanaan TMC.
"Kami juga sudah menetapkan status siaga bencana karhutla di 7 wilayah di Indonesia. Untuk Sumsel yaitu pada 13 Juni-30 November 2024 ditetapkan status siaga bencana karhutla. Per hari ini BNPB sudah deploy (helikopter) di Sumsel . Dukungan BNPB untuk operasi penanganan karhutla sudah disiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan", ujarnya.
Ia menambahkan identifikasi permasalahan karhutla dan TMC di Indonesia adalah masalah terbatasnya anggaran dan peralatan di daerah, juga terbatasnya helikopter yang dapat disewa. Selain itu, berdasarkan pengalaman tahun lalu penanganan karhutla hanya cukup sampai fase tanggap darurat di beberapa daerah saja.
Tampak hadir dalam rakor karhutla, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, pimpinan lembaga/instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan BUMN/BUMD/swasta.