“Inilah suatu hal yang harus, dijual kepada Masyarakat. Jadi apa program-program yang dapat memecahkan persoalan tersebut Itu intinya,” ungkap Didik.
BACA JUGA:Realme Narzo 70x 5G: Menawarkan Keunggulan Pengisian Cepat dengan Teknologi 45W SUPERVOOC
BACA JUGA:Warga Musi Rawas Terlibat Jaringan Sabu yang Dikendalikan Napi Lapas Narkotika
Prof. Dr. Didik Susetyo, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, menjelaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu opini hasil pemeriksaan laporan keuangan entitas pemerintah daerah, seperti kabupaten, kota, dan provinsi. Opini WTP ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan keuangan negara di daerah.
Prof. Dr. Didik Susetyo menekankan bahwa esensi dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya sebatas penilaian atas laporan keuangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan negara di daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja pimpinan daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah.
Opini ini bukan hanya sekadar penilaian atas laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah.
BACA JUGA:BRI Siap Layani Nasabah Selama Libur Idul Adha 1445 H
BACA JUGA:Pasar Murah OKI Jelang Idul Adha: Bayar Rp70 Ribu Dapat Beras dan Minyak Goreng
Terakhir prospek opini WTP bagi pengelolaan keuangan daerah dan berkelanjutan pembangunan.
Terkait didapatkannya WTP oleh pemerintah daerah kota Palembang, dijelaskan Didik, secara politis peran penting PJ Walikota Ratu Dewa bahwa Pemkot Palembang sukses raih WTP dan BPK RI Sumsel tahun 2023, dimana tahun sebelumnya 2022 juga mendapat wajar dengan pengecualian (WDP).
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan dan memiliki berbagai implikasi termasuk politik. Masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.
Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik untuk deteksi dini (early warning) adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif. Juga perketat dan berikan sanksi tegas jika terdapat makelar yang memperjualbelikan opini WTP.
BACA JUGA:PHK Massal: Ekonomi Lesu, Buruh Pabrik dan Pegawai Kantoran Terdampak
Terpisah, akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin., menjelaskan tidak ada jaminan realitas untuk mengukur korupsi atau tidak melalui WTP. "Sisi lain kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya peranan predikat WTP. Dimana predikat tersebut mencerminkan pemerintahan menjalankan dengan bersih," ujarnya.