"Pemain musik, pemilik alat musik dan tuan rumah sudah kita panggil dan dimintai keterangan. Kami masih melakukan pemeriksaan, jika alat bukti cukup akan di teruskan ke ranah pidana," tegasnya.
Disinggung mengenai adanya senjumlah anggota TNI yang mendatangi Polres Muratara, AKP Sopian Hadi menggungkapkan, jika mereka hanya mendampingi.
"Saat pemeriksaan penyelenggara hajatan di Polres, mereka hanya mendampingi saja. Karena wajar yang di mintai keterangan itu, mertua dari anggota yang nikah jadi mereka hanya ikut menemani," jelasnya.
BACA JUGA:Berani Gelar Musik Remix di Malam Tahun Baru 2024? Ini Peringatan Kapolres Ogan Ilir
BACA JUGA:DJ Cassie Hentikan Musik Remix, Suruh Bubar Penontonnya untuk Salat Magrib Dulu Sebelum Acara Lanjut
Sementara itu, Asisten I Pemda Muratara H Alfirmansyah Karim mengungkapkan jika Pemda Muratara sudah memiliki Perda pelarangan Pesta malam untuk mengantisipasi aksi kriminalitas dan peredaran narkotika.
Sejak penerapan Perda pelarangan Pesta malam, tingkat kriminalitas di wilayah Muratara turun sangat drastis.
"Terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kami dari pihak pemerintah sudah menyampaikan dengan pihak kepolisian. Muratara ada Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda No. 14 Tahun 2017) Maupun Perda tentang Pesta Rakyat (Perda No.17 Tahun 2019)," katanya.
Pemerintah Kabupaten Muratara, menegaskan. Pihaknya kembali mengajak masyarakat yang memiliki hajatan, jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA:Ganggu Ketertiban, Kapolrestabes Palembang Keluarkan Surat Larangan Memainkan Musik Remix
"Diperlukan langkah preventif baik dari dalam maupun dari luar. Larangan Pesta malam, musik Remix maupun DJ ini tujuannya positif agar masyarakat tidak terpengaruh hal negatif seperti narkoba maupun aksi kriminalitas," tutupnya.(zul)