SUMEKS.CO - Penulis tertarik membahas topik ini didorong karena berdasarkan pengamatan dalam praktik penuntutan maupun persidangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sangat minim ditemukan perkara korupsi yang diputus oleh pengadilan terbukti bersalah karena merugikan perekonomian negara.
Yang lazim adalah putusan bersalah karena tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara saja sedangkan kerugian perekonomian negara seperti diabaikan.
Semenjak diberlakukannya UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi terlihat bahwa redaksi unsur “Perekonomian negara” sudah terlegalisasi didalamnya.
Hal ini dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yakni “dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:
BACA JUGA:Puasa Syawwal: Manfaat Kesehatan dan Spiritual
BACA JUGA:Manfaat Lain Purun Danau Yang Mulai Tertinggal
(1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
Lalu kemudian terjadi pembaharuan hukum sehingga lahirlah UU. No. 31 tahun 1999 dan disusul lagi dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Meski terdapat pembaharuan beberapa kali tetapi tampak bahwa elemen “merugikan perekenomian negara” tidak terdegradasi dari rumusan pasal.
Elemen tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tetap menduetkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Jadi seolah pasangan elemen ini adalah pasangan sejati dan abadi.
BACA JUGA:Pilih 'DHBL' Pajak ( Daftar, Hitung, Bayar dan Lapor Pajak)
BACA JUGA:KEKHILAFAN ANGGAPAN KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA
Menurut pembentuk undang undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan
b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan