“Apabila ada upaya dari pihak luar untuk mencoba menyelundupkan barang terlarang, kami bersinergi dengan Polres Bangka untuk mendalami kasus tersebut,” ucap Rahmat.
BACA JUGA:Jam Tangan Kurono Tokyo Chronograph 3 Hisui, Tampil dengan Desain Lebih Spiritual
Mengulas kajian analisa menggunakan teori hukum disampaikan dengan lugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ( UBB), Dr Derita Prapti Rahayu.
Beliau menyampaikan bahwa jenis penelitian yang dipakai dalam analisa SIPKUMHAM kali ini yaitu penelitian kualitatif/deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan metode wawancara.
Derita menerangkan, mengenai topik yang diambil, bisa disimulasikan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan kekuatan lain yang melingkupinya.
“Hukum bekerja melibatkan para pihak, mulai dari pihak pembuat hukum (Undang-undang Pemasyarakatan), pihak penerap sanksi hukum (Lembaga Pemasyarakatan) dan masyarakat umum yang akan terikat pada hukum tersebut (Warga Binaan/Pengunjung), ditentukan pula oleh umpan balik (kesadaran hukum) yang menjadi budaya hukum dan kekuatan sosial personal,” jelas Derita.
BACA JUGA:Cuti Lebaran 2024 ke Tempat Wisata di Bandung , Nomor 4 hanya 30 Menit Sampai ke 'Korea'
Lebih lanjut, Derita menyampaikan kaitan teori tersebut dengan tujuan pembuat hukum yang termuat dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Yakni tujuan adanya Lapas dan tantangan pembinaan Warga Binaan.
Juga terkait dengan apa yang terjadi dengan Lembaga Penerap Aturan (Lembaga Pemasyarakatan) , kendala/kelemahan di Lapas, Peran (WBP, Pengunjung) terkait faktor penarik dan pendorong.
”Upaya yang telah dilakukan Lembaga Penerap Aturan (Lapas) selama ini , upaya Akseleran Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lapas” kata Derita Prapti.
Kepala Bidang HAM, Suherman menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan untuk menggali lebih dalam atas topik dimaksud, serta menjadi media diskusi dan sharing informasi yang lebih komprehensif agar adanya masukan/saran dari berbagai perspektif (Praktisi, Akademisi, Masyarakat).
BACA JUGA:Mengapa Indonesia Tak Bikin Channel YouTube Buat Bayar Utang Negara? 200 Juta Lho Penontonnya!
BACA JUGA:Promo Ramadhan 2024, Wyndham Opi Hotel Palembang Tawarkan Lebih dari 100 Menu Beragam
Kemudian bahan/data yang diperoleh diolah dalam penyusunan laporan analisa kebijakan SIPKUMHAM yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, dan Pemangku Kepentingan terkait.