MURATARA, SUMEKS.CO - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumsel, resmi melantik kepengurusan PWI kabupaten Muratara periode 2023-2026.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Provinsi Sumsel, Firdaus Komar menitipkan pesan, seluruh anggota PWI harus melaksanakan tugas bangsa, sebagai kontrol sosial.
Jumat 10 November 2023 di lantai II, gedung pertemuan DPKAD Kabupaten Muratara, pelantikan ketua dan kepengurusan anggota PWI Muratara dilakukan.
Namun sayang, minimnya perhatian Pemerintah Daerah, terhadap organisasi pers Nasional itu, menimbulkan kesan anti kebebasan pers yang di usung organisasi PWI.
Karena dari puluhan undangan yang dilayangkan PWI Kabupaten Muratara, ke seluruh OPD maupun Instansi Pemerintah Daerah di wilayah ini, hanya direspon satu pejabat.
Yakni, asisten III Pemda Muratara, Duman Pasa. yang menghadiri secara langsung pelantikan kepengurusan PWI Muratara.
Dalam sambutanya, ketua PWI Provinsi Sumsel, Firdaus Komar menyampaikan. Pelantikan organisasi ini merupkan tahapan periodesasi PWI tinggkat kabupaten yng dilaksanakan tiap 3 tahun sekali.
"Organisasi PWI terjamin dalam konsitusi, mengakomodir dan mengumpulkan semua wartawan dan sudah ada sejak 1946. Meski PWI di Daerah kurang mendapat kepedulian dari pihak lain, kita akan sama sama koreksi," katanya.
BACA JUGA:15 Aksesoris yang Bikin Rumah Jadi Bernuansa Vintage ala 90-an, Makin Klasik dan Aesthetic
Pihaknya mengatakan, organisasi PWI merupakan organisasi yang penting, dan selalu bersinergi untuk menuntaskan masalah masalah kepentingan Nasional, maupun masalah ditingkat daerah.
"Wartawan yang melaksanakan tugas pers, mereka melaksanakan tugas bangsa. Kita harap ke depan PWI Muratara dan Pemda Muratara, selalu bersinergi. Karena fungsi pers ini sebagai kontrol dan jembatan sosial, menyampaikan suara rakyat dengan Pemerintah," timpalnya.
PWI mengusung kebebasan demokrasi dan berpendapat, PWI juga bukan organisasi yang meminta minta. Tapi punya marwah dan tugas bangsa untuk menjalankan tugas bangsa.
"Kita bukan organisasi di bawah Dinasti Pemerintah, tapi cerminan kemerdekaan bangsa. Kalau ada Pemerintah kabupaten tidak bisa bersinergi dengan PWI. kita perlu koreksi dan perlu menempatkan diri," tegasnya.