"Saat itu, beberapa elemen juga sudah menyampaikan aspirasinya dan saya sudah memberikan pernyataan yang jelas mengenai hal ini," terang LaNyalla.
Salah satu hal yang ditegaskan LaNyalla adalah Konstitusi Indonesia jelas menolak kampanye paham yang dilarang agama.
Karena Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 jelas menyebutkan Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Dan agama apapun jelas menolak paham tersebut. Sehingga jika konser ini terbukti diwarnai kampanye LGBTQ, maka pihak penyelenggara, terutama, dapat dipastikan melakukan pelanggaran hukum yang serius, yaitu pelanggaran terhadap Konstitusi,” tandasnya.
Oleh karena itu, ia saat itu sudah menyarankan agar kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat bertemu dengan kementerian terkait dan penyelenggara, agar membuat pakta kesepakatan, bahwa konser Coldplay di Indonesia tidak diwarnai dengan kampanye LGBT.
Karena, lanjut LaNyalla, yang dipersoalkan kampanye LGBTQ-nya, bukan pertunjukkan musiknya. Sehingga penting untuk membangun kesepahaman melalui perjanjian atau semacam pakta bersama dengan penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan konser itu.
LaNyalla pun siap membantu memfasilitasi melalui DPD RI untuk mempertemukan para pihak terkait melalui alat kelengkapan yang ada di DPD RI.
“Nanti saya minta kepada teman-teman yang ada di Badan Akuntabilitas Publik di DPD RI, untuk hari Senin mengagendakan pertemuan para pihak terkait, untuk memastikan bahwa konser tersebut tidak bermuatan kampanye LGBTQ,” pungkas LaNyalla.
BACA JUGA:UU ASN 2023: Pemerintah Daerah Lebih Fleksibel Isi Kebutuhan di Setiap Struktur
Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy.
Sedangkan sejumlah aktivis Islam yang hadir di antaranya Sekjen PA 212, UUS Soliudin, Juru Bicara Granati LGBT Novel Bamukmin, KH Nursasi (Tokoh Betawi), Ahmad Yani (Granati LGBT), Endi KH (Granati LGBT), Ginanjar (Granati LGBT), Aziz Yanuar (Pengacara) dan Abdul Halim (Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor).(*)