Gelar Penyuluhan Gerakan Antikorupsi, Komitmen Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam Pencegahan Korupsi
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kanwil Kemenkumham Sumsel mengadakan penyuluhan gerakan antikorupsi, Kamis 15 Juni 2023, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai ruang lingkup korupsi, bahaya, dan bagaimana upaya pencegahannya.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Aston Palembang itu, diikuti oleh pimpinan tinggi pratama, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Kegiatan yang dilaksanakan atas inisiasi Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ruang lingkup korupsi, bahaya, bagaimana upaya pencegahannya serta memberikan suntikan informasi tentang gerakan anti Korupsi.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya berkesempatan membuka rangkaian kegiatan.
BACA JUGA:Kabupaten Muara Enim Pelopor Penerapan SIPD Online di Indonesia
Kakanwil Ilham menitikberatkan instruksinya kepada atensi Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM.
"Yakni Sumber Daya Manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, serta masyarakat dan aparatur pemerintahan yang bebas dari prilaku korupsi," ujarnya Ilham mengutip salah satu tulisan tangan Presiden Joko Widodo yang berjudul Impian Indonesia 2015-2085.
Hal ini selaras visi dan misi dari Presiden Joko Widodo yang beberapa di antaranya menekankan pada pengelolaan SDM di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Bentuk nyata dari pengelolaan SDM tersebut adalah peran pentingnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang terlaksana oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
"Nilai RB mencerminkan besarnya organisasi, dan di RB ini juga ada pengelolaan manajemen SDM. Nilai indeks RB kita harus meningkat melalui perbaikan-perbaikan di tahun 2023 sehingga tahun 2024 nilai kita meningkat", jelas Ilham.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menjelaskan mengenai Reformasi Birokrasi Berdampak kepada para peserta kegiatan.
Tagline bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak merupakan penjabaran dari arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat.
Kakanwil Ilham menyampaikan bahwa layaknya sebuah kendaraan, birokrasi merupakan engine atau mesin dari pemerintahan.