Panas! APH Diminta Minta Maaf Secara Terbuka ke Perserikatan Muhammadiyah
SUMEKS.CO - Komentar akun Facebook Andi Pangerang Hasanuddin (APH) di dinding Facebook Thomas Djamaluddin, pada Ahad 23 April 2023, berbuntut panjang.
Komentar APH tersebut dinilai kasar dan berpotensi pidana ancaman pembunuhan. Awalnya, Thomas Djamaluddin menulis di dindingnya tentang perbedaan pendapat tentang hisab rukyat penentuan awal 1 Syawal 1444 Hijriah.
Melalui surat pernyataan Nomor : 1.2/480/144 yang dirilis pada Senin, 24 April 2023 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak APH meminta maaf secara terbuka selama 1x24 jam.
"Kita minta Saudara APH meminta maaf secara terbuka 1x24 jam setelah surat pernyataan ini dirilis," tegas Anton Nugroho SE, ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWPM DIY), dalam surat pernyataan.
Surat pernyataan PWPM DIY tersebut berisi beberapa point, sebagai sikap terhadap ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah oleh oknum pegawai BRIN atas nama Andi Pangeran Hasanuddin tersebut.
Pada point pertama, PWPM DIY menyatakan pada suasana Idulfitri yang damai, hendaknya semua warga negara menjaga perdamaian dan ketenteraman dengan tidak membuat pernyataan provokatif.
PWPM DIY mengecam dengan sangat keras setiap tindakan provokatif di media sosial yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apalagi tindakan provokatif yang dilakukan oleh seorang ASN aktif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Selanjutnya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saudara APH tersebut telah masuk ke dalam kategori tindak pidana ITE yaitu menyebarkan ujaran kebencian sebagaiman diatur ddi dalam pasal 28 ayat (2) jo 45 ayat (2) UU ITE.
BACA JUGA:Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Sebut Perbedaan Pendapat Merupakan Sunatullah
PWPM DIY juga mendesak akun Facebook atas nama AP Hasanuddin atau Andi Pangerang Hasanuddin (APH) untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada Persyaraikatan Muhammadiyah dalam waktu 1x24 jam sejak surat ini dirilis.
Mendesak MenPAN RB dan Kepala BRIN untuk bertindak tegas terhadap ASN yang berbicara tanpa ilmu dan bersikap premanisme. Tindakan provokatif dan ancaman pembunuhan ini pastinya juga melanggar tata aturan sebagai ASN.
Segogyanya BRIN dan seluruh ASN di dalamnya sebagai lembaga yang terdepan di bidang penelitian harus mengedepankan prinsip ilmu yang obyektif dan dibekali dengan sikap yang santun dalam penyampaiannya.