PALEMBANG, SUMEKS.CO - Luar biasa, Pendapatan negara di Provinsi Sumatera Selatan per 31 Januari 2023 meningkat 50,38 persen dibanding tahun lalu.
Sementara, dari sisi belanja, kinerja belanja negara juga bertumbuh 9,24 persen.
'' "Ini juga didukung Kinerja APBN Regional Sumatera Selatan di bulan Januari 2023 yang sangat baik," ungkapnya sast dikonfirmasi, Rabu 1 Maret 2023,'' kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana.
Dari angka itu, terungkap kontribusi Pajak Penghasilan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jadi penyumbang terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak pada periode Januari 2023 ini.
BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Aplikasi Peduli Lindugi Ganti Nama Jadi Satu Sehat Mobile
Tahun ini sambungnya, realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1,58 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1,49 triliun, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp30,62 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp62,91 miliar.
"Kontribusi penerimaan pajak adalah sebesar 94,46% dari seluruh total penerimaan negara di Sumatera Selatan," katanya.
Dijelaskan Lydia, kinerja penerimaan pajak Januari 2023 ditopang tingginya aktivitas ekonomi di akhir tahun 2022, pembayaran bonus insentif akhir tahun, dan pembayaran sisa kontrak pekerjaan serta ketetapan pajak tahun 2022.
"PPh Pasal 21 tumbuh karena pembayaran bonus pada beberapa BUMN dan perusahaan swasta serta sertifikasi guru," terangnya.
Selain itu, PPh Pasal 25/29 OP tumbuh karena Pembayaran Angsuran SPT Tahunan Wajib Pajak dan pembayaran ketetapan pajak. PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh karena peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan laba usaha naik.
BACA JUGA:BBPJN Lanjutkan Pembangunan Lift Arah Ulu Tower Jembatan Ampera
Lalu, PPh Pasal 26 tumbuh karena normalisasi kegiatan ekonomi sehingga ada Pembayaran Dividen, Bunga dan Jasa Luar Negeri (JLN). PPN DN tumbuh karena meningkatnya konsumsi
dan transaksi ekonomi di akhir tahun, pergeseran jatuh tempo pelunasan, serta kenaikan tarif PPN.
Di sisi lain, Lydia menuturkan, belanja negara terealisasi Rp2,39 triliun atau 5,56% dari pagu. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp392 miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp2 triliun. Belanja Pemerintah Pusat oleh kementerian lembaga tumbuh positif 21,05%.
"Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja belanja modal untuk program perumahan dan kawasan pemukiman," tutur Lydia.