BOGOR, SUMEKS.CO - Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo didampingi sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul Internasional Convention Centre (SCCC), Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Selasa, 17 Januari 2023.
Rakornas kali ini mengusung tema "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemgendalian Inflansi" turut dihadiri Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin bersama 4.544 peserta yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah beserta forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Bupati Enos dan peserta lainnya tampak dengan seksama mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo.
Bupati Enos menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk menjalankan instruksi Presiden, apalagi apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sangat selaras dengan visi misi Kabupaten OKU Timur, yakni mewujudkan Kabupaten OKU Timur Maju dan Lebih Mulia.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Kepala OPD dan masyarakat untuk bersama mensukseskan, serta mewujudkan Kabupaten OKU Timur yang lebih baik, khususnya dalam menekan angka inflasi, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, menekan angka stunting, penguatan investasi, merancang tata kota, menjaga stabilitas politik dan keamanan serta menjaga kerukunan umat beragama," tuturnya.
Jokowi dalam arahannya mengingatkan 6 hal penting, pertama mengenai inflansi, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, investasi, birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan tata kota, stabilitas politik dan keamanan serta toleransi umat beragama.
Soal inflansi, Jokowi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati-hati akan bahayanya inflansi.
Menurut Managing Directur IMF pada tahuan 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
BACA JUGA:Bocah 12 Tahun di Lubuklinggau Ditemukan Jatuh Tenggelam di Sumur Sedalam 15 Meter
"Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan merasakan seperti resesi, untuk itu semua harus hati-hati," imbuhnya.
Presiden RI 2 periode ini juga meminta kepada kepala daerah untuk turun langsung memantau harga barang dan jasa di lapangan, agar semua bisa terdeteksi sehingga cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
Kemudian, terkait kemiskinan ekstrim, sambung Presiden, setiap daerah pasti sudah memiliki data terkait hal tersebut. Targetnya tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus berada di 0 persen.
"Lalu terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasinya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini," ucapnya.