Sistem tersebut juga bakal membatasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu.
BACA JUGA:Partai Ummat Resmi Peserta Pemilu 2024, Nomor Urut 24
BACA JUGA:25 Bocoran Soal Ujian Tertulis PPS KPU untuk Pemilu 2024
"Partai adalah fasilitator bukan eksekutor,” tegasnya.
“Kami aliansi BEM Bogor Barat membuka forum-forum diskusi untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.
“Untuk sistem apa yang digunakan dalam Pemilu 2024," lanjutnya.
Sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 berpotensi menguatkan oligarki.
BACA JUGA:Partai Ummat Resmi Peserta Pemilu 2024, Nomor Urut 24
BACA JUGA:25 Bocoran Soal Ujian Tertulis PPS KPU untuk Pemilu 2024
Pendapat itu disampaikan akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar.
Dia merespons adanya uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sistem ini justru berpotensi abuse of power oleh elite partai," kata Gus Udin-sapaan Saepudin.
Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
BACA JUGA:Partai Ummat Resmi Peserta Pemilu 2024, Nomor Urut 24
BACA JUGA:25 Bocoran Soal Ujian Tertulis PPS KPU untuk Pemilu 2024
Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri seminar bertajuk: