Tingkatkan SDM Analis, Kemenkum Babel Gelar Forum Kebijakan Publik

Kemenkum Babel Perkuat Kapasitas Analis, Dorong Kebijakan Lebih Responsif--

Kanwil Kemenkum Babel Gelar Forum Kebijakan, Perkuat Kualitas Analisis Publik

Pangkalpinang, sumeks.co-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai upaya meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan analisis komprehensif.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin tersebut mengusung tema penguatan kapasitas analis kebijakan publik, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, hingga praktisi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui penguatan metodologi analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang terukur.

Ia menilai kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas analisis yang dilakukan. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan data terintegrasi, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta perbedaan kapasitas antar analis.

BACA JUGA:Uji Kompetensi Digelar, Kemenkum Babel Perkuat SDM Kekayaan Intelektual

BACA JUGA:Kulat Pelawan Segera Didaftarkan IG, Kemenkum Babel Dorong Perlindungan Produk Daerah

Menurutnya, forum ini menjadi langkah untuk mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menghasilkan kebijakan hukum yang efektif dan adaptif.

Ia menyebut peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata.

Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain perwakilan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, Lembaga Administrasi Negara, serta akademisi dari Universitas Bangka Belitung.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sumber: