Kapasitasnya Diragukan TKN Prabowo-Gibran, Ini Profil 3 Pakar Hukum Dalam Film Dirty Vote

Kapasitasnya Diragukan TKN Prabowo-Gibran, Ini Profil 3 Pakar Hukum Reputable yang Perankan Film Dirty Vote

SUMEKS.CO - Kapasitas 3 pakar hukum yang berperan dalam Film Dirty Vote sempat diragukan oleh TKN Prabowo-Gibran.

Ketiganya ialah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari yang bekerja di bidang hukum tata negara.

Tidak hanya isi film yang menuai kontroversi, ketiga pakar hukum yang sering tampil di layar kaca pun seolah diremehkan.

BACA JUGA:Undang Berbagai Polemik, Sutradara Dandhy Bongkar Alasan Film Dirty Vote Rilis di Masa Tenang Pemilu 2024

TKN Prabowo-Gibran sempat menyinggung mengenai kapasitas dari penjelasan desain kecurangan yang disampaikan oleh 3 pakar hukum tersebut.

Film karya Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara film menuai kritik dari berbagai pihak bahkan ia dan ketiga pemeran film telah dilaporkan ke kepolisian.

Film Dirty Vote mengangkat tentang desain kecurangan pemilu 2024 dengan mengangkat data sesuai fakta dalam bentuk foto, kesaksian, dan penghitungan ilmiah.

Ketiga pakar hukum tersebut mengungkan berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu namun merusak tatanan demokrasi.

Menurut TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran yang menanggapi kemunculan film Dirty Vote mengatakan bahwa film ini merupakan bentuk narasi kebencian.

BACA JUGA:Sedang Trending! Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Mendadak Hilang dari Pencarian Utama Youtube, Kenapa?

“Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh di film tersebut, di rekaman tersebut. Saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotaselah, ingin mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar.” ungkap Habiburokhman selaku Wakil Sekretaris TKN.

Dalam menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Habiburokhman ini, tentu Dandhy tak asal pilih pemeran untuk mengisi film Dirty Vote.

Ketiga pakar hukum tersebut sudah sangat reputable dan memiliki segudang prestasi dalam bidangnya yaitu hukum tata negara.

Sumber: