Kemenkumham Sumsel: HUT KORPRI Momentum Evaluasi Birokrasi Pemerintah

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-52 tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar upacara bendera, Rabu 29 November 2023.

Tampil sebagai Inspektur Upacara, Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI nasional. Yulizar menjelaskan bahwa HUT KORPRI menjadi momen untuk mengevaluasi birokrasi pemerintah.

“Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteligence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama ataupun pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang paling update,” ujar Yulizar.

Yulizar menjelaskan bahwa layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, KORPRI harus mampu membaca dan menjawab perubahan dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:Road To HUT Ke-64, Pusri Palembang Gelar Pertandingan Voli Lingkungan

Tercatat, saat ini terdapat 4,4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan anggota KORPRI.

“Melihat hal itu, sudah sewajarnya kita menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Meritokrasi harus berbasis kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil, transparan dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN,” lanjut Yulizar.

Menutup sambutan tersebut, Yulizar mengajak seluruh ASN agar bersikap netral dalam politik.

“Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” tutupnya.(*)

Sumber: